KIM dan Cita Ideal Pamekasan Hebat (4)

PAMEKASAN HEBAT – Keinginan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Pamekasan membentuk KIM yang tersebar di masing-masing desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Pamekasan sebagaimana disampaikan Ir Mohammad saat pembukaan workshop KIM pada 4 Maret 2021 tentu sangat beralasan.

Selain memang efektif dalam menata arus informasi yang efektif dengan pola top down dan button up, juga karena ada nilai ekonomi. Tapi, di era global seperti sekarang ini, keuntungan membentuk KIM bukan hanya pada dua hal tersebut, akan tetapi KIM juga bisa menjadi penyeimbang atas maraknya kabar bohong (hoax) yang akhir-akhir ini juga mulai banyak bahkan massif menyebar di berbagai media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mencatat, ada sekitar 800 ribu situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Selama kurun waktu Agustus 2018 – 31 Maret 2020 institusi ini melaporkan, telah ditemukan sebanyak 5.156 berita hoaxs yang terbagi dalam 13 kategori, seperti kategori berita politik, pemerintahan, kesehatan, kejahatan, fitnah, internasional, bencana alam, penipuan, agama, mitos, perdagangan, pendidikan dan lain-lain.

Pada informasi dengan kategori politik ditemukan sebanyak 1.025 berita hoax, pemerintahan 922 berita, kesehatan (853), kejahatan (390), fitnah (292), internasional (283), bencana alam (258), penipuan (265), agama (208), mitos (182), perdagangan (34), pendidikan (33), dan lain-lain sebanyak 411 berita hoax.

Data tersaji tentang temuan berita hoax ini, merupakan data yang terverifikasi dan ditemukan secara langsung oleh Kemenkominfo RI yang telah tersebar luas di kalangan masyarakat luas di internet. Saluran terbanyak melalui media sosial, seperti facebook, youtobe, instagram dan beragam media sosial lainnya.

Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan oleh institusi berwenang untuk menekan penyebaran berita hoax. Diantaranya dengan memblokir situs yang diketahui secara langsung biasa memproduksi berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan itu. Pada 2017 misalnya, Kemenkominfo mengumumkan telah memblokir sebanyak 6 ribu situs penyebar hoax.

Institusi ini juga telah bekerja sama dengan sejumlah manajemen media massa seperti majalah tempo, SCTV, RRI, TVRI, Kantor Berita ANTARA dan sejumlah media arus utama lainnya yang berisi program khusus menangkap hoax dan klarifikasi mengenai berita hoax yang menyebar di sejumlah akun media sosial.

Hanya saja, upaya untuk membendung arus informasi yang tidak bertanggung jawab dan cenderung menyesatkan publik seperti itu tidak mudah murah. Tingkat literasi masyarakat yang masih lemah, dan banyaknya akun media sosial yang ikut berperan menyebarkan informasi bohong tersebut, menjadi kendala tersendiri bagi institusi ini. Belum lagi tarik ulur kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, juga menjadi salah satu pemicu tingginya penyebaran berita hoax.

Pada sejumlah kasus, hoax terkadang menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu, alat untuk berupaya meraih kemenangan dalam perebutan kekuasaan politik, alat untuk menjatuhkan dan memojok lawan politik dengan cara membingkai informasi yang salah, palsu dan cenderung memfitnah, sehingga dengan cara seperti itu, elektabilitas lawan politik menurun, setelah persepsi masyarakat cenderung negatif akibat informasi yang disajikan memojokkan sang lawan politik.

Dalam konteks kepentingan polisi yang mendaskan pandangan bahwa “yang penting menang” cara seperti itu ‘mungkin’ tidak salah. Tapi dalam konteks etika moral dan nilai agama, tentu tidak bisa dibenarkan.

Dalam konteks lokal Pamekasan, kasus seperti itu pernah terjadi pada pilkada 2018. Perang pembentukan opini publik melalui media sosial seperti facebook, instagram dan youtobe mendominasi sebaran informasi, dan para pelakunya bukan hanya komunitas masyarakat yang tidak mengerti tentang nilai dan etika, namun tidak sedikit juga diantara mereka yang merupakan tokoh publik dan mengerti tentang agama.

Media dalam konteks ini bukan lagi sebagai ruang publik yang mengutamakan kebenaran dan akurasi informasi untuk publik, akan tetapi sudah menjadi alat kepentingan, sehingga media yang perannya sebagai sarana edukasi kerdil, bahkan nyaris tidak ada sama sekali.

Butuh Media Garis Lurus
KIM2Dalam situasi yang serta tidak menentu seperti itulah, maka dibutuhkan peran media yang benar-benar bisa menjadi sumber pokok yang bisa menyajikan informasi yang faktual, realistik dan berorientasi pada kebenaran dan kebaikan, serta mengutamakan kepentingan publik, dan inilah yang disebut sebagai media garis lurus. Maksudnya media yang tetap berpatokan pada normal, nilai dan etika, dengan mengedepankan fakta sosial yang terjadi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Untuk bisa memarankan hal ini secara optimal, komitmen pengelola media tentu merupakan hal utama dan pertama, disamping kemampuan para pengelola dan wawasan yang memadai dalam hal pengelola media.

Menurut Kepala Diskominfo Pemkab Pamekasan Ir Mohammad, media yang dikelola oleh KIM sejatinya harus bisa memerankan sebagai media penengah, bebas dari berbagai kepentingan yang memihak dan hanya berorientasi kepada kepentingan publik dengan sajian informasi yang mendidik dan mencerahkan publik.

“Jadi itu yang mendasari kami, kenapa KIM di Pamekasan perlu terbentuk, karena kami memiliki keyakinan, media yang dikelola oleh sekelompok orang yang memiliki komitmen baik, maka hasilnya juga akan baik, beretika dan bisa dipertanggung jawabkan untuk menata kenaikan bagi semuanya,” katanya. (Bersambung ke-5)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s