Menunggu Realisasi Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

PAMEKASAN HEBAT – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pamekasan hingga kini belum direaliasikan, karena isi perda tersebut bermasalah.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura meminta Badan Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin agar bisa direalisasikan membantu masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum.

“Jika isi Perda Nomor 10 Tahun 2015 itu tidak direvisi, maka sampai kapanpun tidak akan bisa direalisasikan,” kata Ketua LKBH IAIN Madura Sulaisi Abdurrazaq.

Ia menjelaskan, ada beberapa pasal yang menjadi pemicu Perda itu tidak bisa direalisasikan. Antara lain Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (4). “Pasal-Pasal ini tidak memihak masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum, melainkan justru memihak kepada pejabat,” katanya.

Ia menjelaskan, pada Pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa, Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana dan tata usaha negara yang bersifat litigasi. Lalu pada Pasal 4 ayat 4 tertulis bahwa, Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hulmm dalam status
sebagai terdakwa atau tergugat.

“Dengan demikian, inti dari isi perda ini hanya memberi legitimasi untuk memberi bantuan hukum gratis kepada Pejabat TUN yang terjebak sengketa TUN. Sementara dalam perkara pidana sudah benar untuk membantu terdakwa, namun entah dengan reasioning apa Perda ini tidak dibuat untuk membantu warga yang terjebak kasus-kasus perdata. Yang dibantu hanya terdakwa dalam perkara pidana dan tergugat dalam sengketa TUN. Kan aneh bin ajaib kalau begitu,” kata Sulaisi yang juga dosen ilmu hukum di Fakultas Syariah IAIN Madura itu.

Selain itu Pasal 4 ayat 1 dan 4, yang juga menjadi catatan LKBN IAIN Madura pada Pasal 8.

PERDA BANTUAN HUKUMMenurut Sulaisi, di Perda itu terlihat bahwa penyusun tidak dapat membedakan antara pendampingan pada tingkat litigasi dan nonlitigasi. Pada pasal tersebut disebutkan, bahwa ‘Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat (1) dilakukan dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan’.

“Bagaimana bisa menjalankan kuasa pada tingkat penyidikan dinilai sebagai pemberian bantuan hukum secara litigasi. Bukankah makna pendampingan litigasi itu hanya di pengadilan dan tidak termasuk di luar pengadilan,” katanya, mempertanyakan.

Catatan lainnya yang juga menjadi sorotan LKBH IAIN Madura pada Pasal 9 huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 yang hanya membatasi pemberian bantuan hukum hanya pada peradilan tingkat pertama.

“Jika Perda ini tidak diubah, maka keberadaannya akan sia-sia, dan tidak akan pernah terealisasi membantu warga miskin yang terjerat kasus hukum,” katanya.

Sulaisi yang juga Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur ini lebih lanjut menjelaskan, jika Perda tersebut tidak mau diperbaiki, maka hendak dicabut saja atau dibatalkan.
Jika tidak, maka terdapat empat alternatif yang dapat dilakukan. Pertama, jika Perda itu inisiatif DPRD, lakukan legislative review. Kedua, bila eksekutif bertanggungjawab dapat melakukan executive review, dan Ketiga, lakukan judicial review melalui saluran Mahkamah Agung.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Pamekasan Sumiyati pada saat acara ‘Ngobrol Asyik’ bertema “Membincang Prodeo dan Hak Hukum Warga Kurang Mampu” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama sejumlah paguyuban organisasi wartawan lokal Pamekasan mengakui, dalam beberapa pasal di perda itu memang bermasalah.

Oleh karenanya, sambung Sumiyati, pihaknya akan memperhatian usulan LKBH IAIN Madura itu dengan mengkoordinasikan bersama tim ekskutif dan DPRD Pamekasan.

“Sampai saat ini, Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin memang belum terealisasi, meski sudah diundangkan pada 18 April 2016,” katanya.

Selain karena isinya memang perlu diperbaiki, juga karena di Pamekasan hingga kini belum ada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang merupakan syarat utama menjadi mitra pemerintah dalam memberikan bantuan hukum kepada warga miskin yang terjerat kasus hukum.

Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 29 Desember 2015 dan ditanda tangani oleh Bupati Pamekasan kala itu Achmad Syafii dan diundangkan pada tanggal 18 April 2016 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Alwi.

TABRI PWI PAMEKASANKetua PWI Pamekasan Tabri Syaifullah Munir menyatakan, PWI dan para insan pers di Pamekasan ke depan akan terus mengawal melalui pemberitaan agar perda itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya mengawal agar Perda tersebut direvisi.

Semangat baik dalam melahirkan Perda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin harus terealisasi, sehingga masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. (PAMEKASAN HEBAT)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s