Petani Bahas Peningkatan Kualitas Produksi Garam di Pamekasan

PAMEKASAN HEBAT – Para petani garam yang tergabung dalam Forum Petani Garam Madura bersama perwakilan petani garam se Indonesia membahas upaya peningkatan produksi dan kualitas garam dalam sebuah rapat kerja nasinal di Pamekasan, Kamis (17/3/2022).

Rapat kerja petani garam yang digelar di Aula Bakorwil 4 Pamekasan itu mengundang 36 elemen terkait dari empat kabupaten di Pulau Madura, serta perwakilan petani garam dari sejumlah provinsi penghasil garam.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Staf Kepresidenan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Industri Kimia Hulu Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil pada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, serta Direksi PT Garam Persero termasuk beberapa elemen yang diundang hadir dalam acara rapat kerja Petani Garam itu.

Penanda tanganan nota kesepahaman terkait garam merupakan rangkaian dari kegiatan acara pembuka yang dilanjutkan dengan penyampaian sambutan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Selanjutnya paparan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu, Direktur Industri Kimia Hulu Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil pada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepala Staf Presiden Republik Indonesia.

Berikutnya oleh Direktur PT Garam Persero, lalu paparan dari Direktorat Sains Teknologi Pergaraman Universitas Trunojoyo Madura, serta dialog interaktif dengan para hadirin.

Rapat Kerja petani garam yang melibatkan sejumlah elemen ini merupakan kali kedua. Pada 3 Oktober 2021, petani garam yang tergabung dalam Forum Petani Garam Madura juga menggelar diskusi bertajuk “Membedah Keterpurukan Nasib Petani Garam dan Anjloknya Harga Garam Rakyat” bersama Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA).

Hasil Pertemuan 3 Oktober 2021
Pada forum diskusi yang dipandu oleh Mantan Wakil Bupati Bangkalan KH Syafik Rofi’e itu, forum terlebih dahulu memaparkan pokok-pokok permasalahan tentang tata niaga pergaraman nasional, mulai dari adanya regulasi yang tidak saling mendukung antar-kementerian, dan data base hasil produksi garam yang belum singkron.

Selain itu, belum adanya ketentuan harga pokok pembelian (HPP), serta belum adanya kebijakan buffer stock untuk dapat menjaga ketersediaan stock garam bahan baku nasional dan menjaga stabilitas harga garam, baik di tingkat bahan baku maupun garam olahan.

Dari berbagai pokok permasalahan tata niaga pergaraman nasional yang dipaparkan itu, forum selanjutnya mengurai dalam bentuk tawaran solusi.

Diantaranya, pertama, meminta pemerintah segera mewujudkan data based garam nasional yang tersinkronisasi dan terintegrasi, sehingga neraca garam nasional dapat terjaga akuntabilitasnya sebagai acuan tata kelola pergaraman nasional.

Kedua, mengembalikan ketentuan sebagaimana tertuan dalam UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Petambak Garam, karena sejak UU tersebut berlaku secara sah menurut hukum sepertinya mandul terkait komoditas garam. Dalam pandangan forum, sejauh ini yang berlaku efektif peraturan-peraturan setingkat Menteri dan Dirjen terkait, khususnya di lingkup hilir.

Ketiga, garam sebagai komoditi strategis harus dimasukkan sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2020 karena masih ada celah untuk merevisi Perpres tersebut di tingkat rapat terbatas (ratas) kabinet terkait sesuai dengan Pasal 2 Ayat (7) Perpres dimaksud.

“Keempat, bila butir-3 tersebut di atas dapat diwujudkan, maka Kementerian Perdagangan dapat menentukan HPP (flooring price) garam bahan baku yang tentunya harus serap informasi terlebih dahulu dengan stake holders terkait hingga menemukan titik kelayakan harga khususnya bagi produsen garam bahan baku lokal,” kata Ketua Forum Petani Garam Madura, Ubaid AK.

Kelima, forum menilai, pembagian klaster garam bahan baku yang diatur Kementerian Perindustrian harus direvisi atas dasar kelayakan dan pertimbangan logis sehingga klaster itu hanya diterapkan untuk garam olahan setelah melalui proses pengolahan oleh pabrikan-pabrikan pengolah garam, termasuk juga pemberlakuan persyaratan SNI.

Forum ini juga merekomendasikan, klatur kelompok industri pangan harus dikembalikan lagi pada klatur semula, yaitu kebutuhan untuk konsumsi dengan kebijakan Kementerian Perindustrian, sehingga pasokannya bisa dari garam bahan baku lokal.

Sementara, khusus peraturan yang mengatur importasi garam oleh Kementerian Perdagangan harus total direvisi berdasarkan data base dan neraca garam yang sudah terintegrasi dan accountable, termasuk kajian ulang lembaga importir yaitu Importir Produsen (IP) dan Importir Terdaftar (IT) berikut persyaratannya dan sanksi hukum yang selama ini dinilai sangat lemah.

Kedelapan, forum meminta agar lembaga buffer stock harus segera dibentuk yang tata kelolanya mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2016 agar ketersediaan stok nasional garam bahan baku lebih terjamin dan terjaganya stabilitas harga, baik di tingkat garam bahan baku dan garam olahan.

Menanggapi usulan forum itu, Wakil Guburnur Jatim Elistianto Dardak yang hadir kala itu menyatakan, akan menyampaikannya ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Ia juga mengapresiasi komitmen para ulama BASSRA atas kepeduliannya terhadap nasib petani garam. (PAMEKASAN HEBAT)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s