PAMEKASAN HEBAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, mempersiapkan sistem pemasaran digital bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di wilayah itu dengan bekerja sama dengan PT Indonesia Comnets Plus (Icon+), perusahaan telekmunikasi yang merupakan entitas anak PT PLN (Persero) yang menggunakan jaringan ketenagalistrikan milik PT PLN.

Menurut Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, kerja sama dengan Icon Plus itu dilakukan, karena jaringan perusahaan telekomunikasi yang dikelola oleh anak perusahaan PT PLN itu bisa menjangkau ke semua pelosok desa terpencil, sesuai dengan jaringan listrik yang teresedia saat ini.

“Nota kesepahaman dengan pihak Icon plus telah kami lakukan pada tanggal 11 Januari 2022 tinggal menunggu realisasi di lapangan,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini yang menjadi kendala para pelaku UMKM di Pamekasan, khususnya di pedesaan, karena akses jaringan internet, sehingga para pelaku usaha tersebut tidak bisa memasarkan hasil kerajinan mereka secara daring.

“Kalaupun ada sebagian pelaku UMKM yang bisa mengakses internet melalui penyedia jaringan seluler, aksesnya terbatas dan biayanya tidak ekonomis,” katanya.

Icon plus ini, sambung bupati, bisa menyediakan jaringan internet yang lebih luas dengan harga yang terjangkau, karena memanfaatkan jaringan listrik milik PT PLN.

Mantan anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini lebih lanjut menjelaskan, kebijakan Pemkab Pamekasan bekerja sama dengan anak perusahaan PT PLN dalam penyediaan jaringan internet ke desa-desa itu juga dalam rangka mendukung program wirausaha baru (WUB) yang telah dicanangkan Pemkab Pamekasan.

Menurut bupati, Pemkab Pamekasan menargetkan hendak menciptakan sebanyak 10 ribu pengusaha baru yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu lima tahun. Saat ini, jumlah pelaku usaha baru yang telah terbentuk melalui program pelatihan sebanyak 2.500 orang.

Selain itu, sambung bupati, kerja sama dengan Icon plus untuk memperluas akses jaringan internet hingga ke desa-desa itu dilakukan, karena berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa potensei ekonomi digital Indonesia saat ini berkisar 44 miliar dolar AS, dan angka itu diperkirakan akan tumbuh hingga 8 kali pada 2030 menjadi 352 miliar dolar AS.

“Maka dari itu forum presidensi G20 menjadikan digitalisasi UMKM ini sebagai satu satu pembahasan bahkan telah menjadi konsensus bersama dari negara-negara yang tergabung dalam tersebut,” kata Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, menjelaskan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Pemkab Pamekasan, jumlah pelaku UMKM yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan sebanyak 195.510 orang. Dari jumlah itu sebanyak 78.249 pelaku UMKM diantaranya telah mengantongi izin usaha, sedangkan sisanya belum.

Dari total 78.249 pelaku UMKM yang mengantongi izin usaha itu, hanya pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Kota Pamekasan saja yang bisa memasarkan hasil kerajinan mereka secara daring, atau menerapkan pola pemasaran secara digital, sedangkan di 12 kecamatan lainnya belum, karena terkendala akses internet.

Digitalisasi Ekonomi
Digitalisasi ekonomi telah menjadi kesepakatan sejumlah negara yang tergabung dalam forum G20, bahkan pada presidensia G20 2022 dimana Indonesia menjadi tuan rumah pada pertemuan tersebut disepakati tentang upaya memaksimalkan potensi ekonomi digital di negara maju dan berkembang yang tergabung dalam forum itu.

Ada 11 isu prioritas, dan 8 di antaranya merupakan isu ekonomi digital dan 3 isu merupakan pemerintahan digital, yakni: (1). Transformasi digital untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, (2). Penggunaan kecerdasan buatan dalam pengembangan startup dan UMKM, (3). Pengukuran, praktik, dan dampak dari ekonomi digital, (4). Perlindungan konsumen dalam ekonomi digital global, (5). Pemberdayaan dan perlindungan anak dalam ekosistem digital, (6). Pengembangan inovasi-inovasi untuk Kota Cerdas dan komunitas, (7). Konektivitas dan inklusi sosial, (8). Arus data lintas negara, (9). Perangkat digital untuk pengembangan layanan publik dan keberlanjutannya, (10). Identitas digital; dan (11). Regulasi yang mampu merespons perkembangan inovasi dan industri.

“Di antara 11 isu pembahasan tersebut, Indonesia memberikan 3 intervensi terkait isu prioritas transformasi digital untuk pertumbuhan yang berkelanjutan; pengembangan inovasi-inovasi untuk Kota Cerdas; konektivitas dan inklusi sosial serta arus data lintas negara,” kata Menkominfo Menkominfo Johnny G. Plate.

Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin Menkominfo kala itu juga mengusulkan untuk meningkatkan status Gugus Tugas Ekonomi Digital (Digital Economy Task Force) G20 menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital (Digital Economy Working Group) G20.

“Usulan itu disetujui dengan konsensus, sehingga Indonesia tahun depan akan memimpin Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20 untuk pertama kalinya dan dilaksanakan sesuai dengan Terms of Reference (ToR) Digital Economy Working Group G20 yang telah disepakati,” jelas Menteri Johnny.

Pada pertemuan tersebut, seluruh Menteri G20 Bidang Digital sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Menteri-Menteri G20 Bidang Digital yang ambisius, inklusif dan seimbang. Adopsi deklarasi ini sekaligus mengesahkan peningkatan status menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20 yang akan dipimpin pertama kalinya oleh Indonesia pada Presidensi mendatang.

“Sebagai Presidensi G20 yang akan datang, Indonesia siap melanjutkan pekerjaan baik dari Italia. Kami berharap dapat bekerja sama dengan semua anggota G20 untuk berkontribusi lebih lanjut mengatasi tantangan yang ditimbulkan akibat Covid-19, ini tentunya bertujuan untuk pemulihan inklusif bagi dunia,” imbuhnya, kala itu. (A1/AB/782/ PAMEKASAN HEBAT)