Pemkab Pamekasan Cegah Korupsi bersama KPK

PAMEKASAN HEBAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur melakukan pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melakukan penanda tanganan anti-korupsi yang melibatkan semua organisasi perangkat daerah di wilayah itu.

“Penanda tanganan pencegahan korupsi ini kami gelar bersama KPK, Rabu (28/4), pada acara rapat koordinasi (rakor) Monitoring center for Prevention (MCP) dan langkah ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen kami dalam mencegah praktik korupsi di pemerintahan yang kami pimpin ini,” kata Bupati Pamekasan Baddrut Tamam di Pamekasan, Kamis (29/4/2021).

Penanda tanganan pencegahan korupsi ini dilakukan oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah di wilayah itu, camat dan kepala desa.

“Semua tingkatan di pemerintahan ini kami libatkan, karena kami ingin semuanya bersih dari korupsi,” katanya, menjelaskan.

Rakor pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Bupati menjelaskan, sebagai bentuk komitmen atas dasar keinginan kuat agar semua elemen pemerintahan di Kabupaten Pamekasan bebas dari praktik korupsi, pihaknya telah menghapus praktik suap dalam jabatan dan fee proyek.

“Siapa saja yang ingin menjadi kepala dinas, silahkan paparpan programnya. Tidak usah bayar, dan itu sudah berjalan sejak saya memimpin Pamekasan ini,” kata bupati mudal asal Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan itu.

Begitu juga sambung bupati dengan fee proyek. Penghapusan itu dilakukan karena pihaknya benar-benar ingin agar pelaksanaan proyek berkualitas.

Kepada para camat dan kepala desa, Bupati Baddrut Tamam juga mengajak agar mendukung dengan sepenuh hati komitmen pemberantasan korupsi yang telah ditanda tangani antara Pemkab Pamekasan dengan KPK itu.

Bupati juga meminta agar kepala desa dan camat bekerja dengan tenang dan tidak perlu lagi takut dengan bayang-bayang pemeriksaan oleh KPK.

“Tentunya apabila kerjanya benar, tidak melanggar ketentuan, dan tidak melakukan penyimpangan, dan tentunya tidak korupsi,” kata Baddrut Tamam.

Penanda tanganan pencegahan korupsi antara Pemkab Pamekasan dengan KPK yang digelar di Mandhepa Agung Ronggosukowati Pamekasan pada 28 April 2021 itu dihadiri oleh Direktorat III Wilayah II Kordinasi dan Supervisi KPK Edy Suryanto, bersama stafnya Septa Adiwibawa.

Sebanyak 10 orang perwakilan anggota DPRD Pamekasan juga diundang hadir dalam acara itu, termasuk Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman.

Bupati menjelaskan, pihaknya sengaja mengundang perwakilan DPRD Pamekasan, karena pencegahan korupsi di lingkup pemerintahan, tidak hanya untuk kalangan eksekutif. “Legislatif juga bagian dari pemerintahan,” kata bupati.

Sebelumnya saat menyampaikan sambutan dalam acara bersama KPK itu, Bupati Baddrut Tamam juga menuturkan tentang adanya gerakan politik dari sebagian elemen masyarakat yang berunjuk rasa ke kantor KPK beberapa waktu lalu dan mempersoalkan pengadaan 187 unit mobil Sigap untuk program layanan kesehatan gratis di semua desa di Pamekasan yang dinilai bermasalah.

Pengunjuk rasa, minta KPK memeriksa Bupati dan kepala desa selaku penerima mobil Sigap tersebut. Padahal, menurut bupati, itu sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Di depan para pejabat KPK, Baddrut Tamam menegaskan bahwa dirinya menjamin semua proses pengadaan mobil Sigap oleh OPD terkait bersih dan telah berjalan sesuai aturan.

“Saya pastikan kepada OPD bahwa kita ini bersih. Penting ini saya sampaikan kepada pejabat KPK karena isunya di desa-desa, Pak Bupati mau ditangkap, bahkan isunya juga beberapa kades juga mau ditangkap. Saya sudah tahu siapa aktornya. Saya sudah tahu siapa yang menggerakkan,”kata Baddrut Tamam.

Berdasarkan laporan dan informasi yang diterimanya dari berbagai sumber, lanjutnya, orientasi orang yang melakukan aksi demo di depan kantor KPK, diketahui ternyata karena faktor politik. Atas laporan dan aksi demo yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab itu, Baddrut Tamam menegaskan akan menghadapinya.

Menurut dia, jika yang benar takut maka yang salah akan berani. Dia mengaku pernah didatangi oleh sejumlah orang yang tujuannya menakut-nakuti untuk kepentingan pribadi. “Karenanya di pemerintahan saya ini seluruh OPD saya perintahkan di jam kerja tidak boleh menerima tamu yang tidak ada korelasinya dengan perbaikan kinerja. Kalau ada kerja aparatur sipil yang tidak baik, NGO bisa datang langsung ke bupati karena yang dipilih oleh rakyat itu bupati, bukan kepala dinas,” ungkapnya.

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi di Pamekasan, Baddrut Tamam mengaku bahwa pelaksanaan pemberantasan korupsi cukup baik. Dia lalu membeberkan capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi KPK di Pamekasan.

“Pada tahun 2019 capaian kita ini 73 persen, sedangkan capaian Provinsi Jawa Timur waktu sebesar 81 persen, atau selisih sekitar 4 persen. Kemudian kita menjadi peringkat ke 29 nasional. Di tahun 2020 kita naik jadi 77 persen, kita peringkat ke 18 nasional,” ungkap bupati.

Selanjutnya ia berharap, melalui kerja sama dan komitmen baik dalam mencegah korupsi di lingkungan Pemkab Pamekasan bersama KPK itu, Pamekasan akan lebih baik lagi, dan bersih dari praktik KKN, sehingga masyarakat Pamekasan bisa lebih makmur dan sejahtera. (PAMEKASAN HEBAT)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s