Oleh: Erfan Iswantoro
Keberhasilan pembangunan suatu wilayah tidak hanya ditandai oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi semata tetapi mencakup pula kualitas manusianya. Kerap ditemui di suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi memiliki kualitas pembangunan manusia yang masih rendah. Inilah tantangan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai manusia.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, oleh karenanya pembangunan manusia seharusnya berada di baris terdepan dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan manusia harus menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan.

Berdasarkan data yang dirilis BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pamekasan pada 2017 sebesar 64,93 poin. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,95 persen bila dibandingkan dengan skor IPM pada 2016 yang mencapai 63,98. Meski mengalami kenaikan, peringkat IPM Pamekasan masih bertengger di urutan 32 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Di regional Jawa Timur, Pamekasan berada pada kelompok yang sama dengan Kabupaten Lumajang, Jember, Probolinggo, dan Bondowoso. Kabupaten Pamekasan juga belum beranjak dari kelompok “medium” dalam soal pembangunan manusia.

Namun, melihat capaian pada 2017 dan perkembangannya dari tahun ke tahun, sebenarnya peluang Pamekasan untuk bergeser dari kategori sedang ke kategori tinggi sangat besar.

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang mengukur kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi, yakni hidup sehat dan umur panjang, akses terhadap pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi hidup sehat dan umur panjang diwakili oleh angka harapan hidup, akses terhadap ilmu pengetahuan diwakili oleh angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, sedangkan standar hidup layak diwakili oleh pendapatan.

Pada 2017, angka harapan hidup penduduk Pamekasan mencapai 67,05 tahun. Artinya, setiap penduduk Pamekasan yang lahir pada tahun tersebut berpeluang untuk hidup selama 67 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk Pamekasan dilaporkan sebesar 6,25 tahun, atau dengan kata lain penduduk Pamekasan yang berumur 25 tahun ke atas sebagian besar hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar (6 tahun) atau kurang.

Adapun rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,61 tahun (setara Diploma 1). Sementara itu, standar hidup layak Pamekasan yang diwakili oleh indikator pendapatan yang diproxy dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan sudah mencapai Rp. 8.311.000,- perkapita pertahun.

Dengan mencermati komponen-komponen penyusun IPM tersebut, dapat disimpulkan bahwa titik lemah pembangunan manusia Pamekasan yang harus menjadi fokus perhatian pemimpin baru Pamekasan adalah peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Dalam soal peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, aspek pemerataan adalah persoalan yang sangat penting. Secara faktual, terjadi ketimpangan antar penduduk dalam mengakses pendidikan dan kesehatan.  Ketimpangan terjadi dalam spektrum yang luas antar kelompok pendapatan, gender, dan daerah. Antar kelompok pendapatan ketimpangan akses tercermin dari Gini Rasio (indikator ketimpangan sebaran pendapatan) yang telah mencapai 0,33 poin pada 2017. Angka ini menunjukkan bahwa hasil-hasil pembangunan belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Pamekasan.

Sementara itu, ketimpangan antar kelompok gender tercermin dari Indeks Pembangunan Gender yang berada di level 85,71 poin. Artinya kualitas pembangunan manusia untuk kelompok perempuan sedikit tertinggal dibanding kelompok laki-laki. Di sisi lain, penduduk Pamekasan yang tinggal di perdesaan secara umum juga tertinggal dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dibanding dengan penduduk di perkotaan.

Sejatinya, pembangunan manusia memang perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan mengingat hingga kini capaiannya masih rendah yang ditandai dari peringkat IPM Pamekasan berada pada posisi 6 terbawah di Jawa Timur. Salah satu hal yang membanggakan, Pamekasan sepatutnya tidak tertinggal di Wilayah Madura karena memiliki nilai IPM tertinggi diantara 3 kabupaten lainnya di Pulau Madura.

Akan tetapi, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat di level 5,04 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,91 persen dan masih cukup banyaknya penduduk yang terperangkap kemiskinan (16 persen) pada tahun yang sama, pembangunan manusia di Pamekasan masih sulit dilakukan secara optimal.

Butuh effort lebih bagi Pamekasan dalam memacu angka pertumbuhan, menekan tingkat pengangguran dan mempersempit ketimpangan yang ada. Terutama dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan karena pada gilirannya kemiskinan bisa mendistorsi rencana pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dalam lima tahun ke depan.

Secara faktual, kemiskinan akan berdampak buruk sekaligus terhadap ketiga dimensi yang mendasari pembangunan manusia, yaitu dengan melemahkan daya beli masyarakat sehingga menurunkan kemampuan riil untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. Meski misalnya, pemerintah dapat memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin melalui instrumen Program Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), hal itu belum menjamin bahwa capaian pendidikan dan kesehatan tidak akan terdistorsi.

Upaya mengakses layanan kesehatan dan pendidikan masih ditentukan oleh kemampuan untuk membiayai transportasi dan biaya lain ke pusat layanan serta kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kasus ekstrem ketika terjadi krisis ekonomi, seperti halnya krisis 1997, sejumlah anak di beberapa daerah bahkan putus sekolah karena mereka terpaksa bekerja untuk menambah ekonomi keluarga. Fenomena itu tentunya berpotensi menghambat capaian pembangunan manusia.

Karena itulah program-program pembangunan yang pro growth, pro-poor dan pro-job serta pemerataan hasil-hasil pembangunan baik antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat, merupakan kata kunci bagi keberhasilan pembangunan manusia di Pamekasan. Tanpa peningkatan pertumbuhan ekonomi, keberpihakan pada kaum miskin, perluasan lapangan kerja dan pemerataan, capaian pembangunan manusia bakal sulit digenjot. Selain itu, dampak lanjutan dalam bentuk konflik sosial sangat rentan terjadi akibat melemahnya kohesi sosial di tengah masyarakat.

Seperti diketahui, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih telah menyodorkan kontrak politik yang harus direalisasikan selama lima tahun mendatang. Dari visi-misi dan 17 program aksi unggulan yang disampaikan beberapa diantaranya sangat potensial untuk menggenjot progres pembangunan manusia Pamekasan. Terutama yang tertuang pada misi ketiga yaitu meningkatkan IPM Pamekasan dan pada 17 program aksi unggulan seperti menyediakan beasiswa pendidikan, meningkatkan kesejahteraan dan prestasi guru, meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan puskesmas terakreditasi, pengembangan pelayanan kesehatan berjalan, dan lain-lain.  Persoalannya, mampukah janji-janji tersebut diwujudkan, atau hanya sekedar janji tanpa bukti? Mari kita tunggu, kawal dan bantu merealisasikannya. Keberhasilan pembangunan manusia Pamekasan diharapkan bisa menjadi katalisator terwujudnya Pamekasan Hebat, Pamekasan yang “radjhe, bhajre, tor parjughe“.

Penulis adalah ASN pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan.