Arsip Kategori: Pemerintahan

Distribusi Bantuan Tandong untuk Mencegah COVID-19 Terus Berlanjut

PAMEKASAN HEBAT – Distrubusi bantuan tandon untuk cuci tangan, sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) oleh Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan terus berlanjut.

Setelah, Minggu (3/5/2020) pendistribusian digelar di wilayah Kecamatan Batumarmat, kini, Senin (4/5/2020) Satgas COVID-19 dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan mendistribusikan bantuan tandon tempat cuci tangan, kepada sejumlah masjid di Kecamatan Proppo, Pamekasan.

Sejumlah masjid yang dibantu, antara lain, 1). Masjid Al-Mabrur, Dusun Topeng, Desa Tattangoh, Kecamatan Proppo, 2). Masjid Fi Sabilillah, Dusun Angsanah, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, 3). Masjid Jamik Al-Ikhlas, Dusun Utara, Desa Billaan, Kecamatan Proppo, 4). Masjid Al-Jannah, Dusun Jelbutan, Desa Campor, Kecamatan Proppo, 5). Masjid Al-Falah, Dusun Gayam Barat, Desa Proppo, Kecamatan Proppo, dan 6). Masjid Al-Ikhlas, Dusun Timur, Desa Mapper, Kecamatan Proppo. [Baca Juga: Universitas Brawijaya Malang Bantu APD di RSUD Pamekasan]

Menurut Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Akmalul Firdaus, selain memberikan bantuan berupa alat cuci tangan paket lengkap, yakni berupa tandon, sabun dan tisu, pihaknya juga memberikan bantuan masker.

“Yang jelas, tim selalu bergerak, sebagai upaya antisipasi dalam penyebaran virus corona ini,” katanya. [Baca Juga: Satgas Pamekasan Cegah Penyebaran COVID-19 di Pondok Pesantren]

Rencananya, sambung Firdaus, pihaknya juga akan membagi-bagikan masker di sejumlah titik di Pamekasan, seperti di masjid dan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pamekasan, termasuk kepada para pedagang di sejumlah pasar tradisional, mengingat masih banyak ditemukan pedagang yang tidak memakai masker.

Padahal, sambung dia, penularan virus corona itu, salah satunya melalui percikan air liur, sehingga menggunakan masker, merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan virus tersebut. (PAMEKASAN HEBAT)

Kemenkominfo Gerakkan KIM Se-Indonesia Sosialisasikan Pencegahan COVID-19

Grup Whatshapp Satgas KIM COVI-19, bentukan Kemenkominfo.

PAMEKASAN HEBAT – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memberdayakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di masing-masing daerah guna mensosialisasikan pencegahan dan memberikan pendidikan publik tentang virus corona (COVID-19) yang kini mewabah di negeri ini.

“Saat ini KIM di seluruh Indonesia telah membentuk grup whatshapp sebagai media koordinasi antarsesama pengurus KIM,” kata Sekretaris KIM Pamekasan Hebat Fathor Arifin dalam keterangan persnya kepada media di Pamekasan, Sabtu (25/4/2020) malam.

Grup whatshapp yang diberima nama “Satgas KIM COVID-19” yang dibentuk oleh Analis Kebijakan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Annisa Nur Muslimah K itu, untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasi program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona itu.

Satgas KIM COVID-19 ini sengaja dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Ditjend Tata Kelola Kemitraan Publik Kemenkominfo RI (TKKKP), Seksi Kemitraan Komunikasi Sosial sebagai akselerasi diseminasi konten COVID-19 dari Gugus Tugas Pusat, Kemenkominfo dan Kementerian terkait lainnya.

Diseminasi konten resmi terkait COVID-19 yang disampaikan melalui grup WA itu, agar para pegiat KIM bisa meneruskan informasi tersebut lebih luas ke komunitas melalui media yang dikelolanya, seperti media sosial, dan blog oleh masing-masing KIM.

Selain menyampaikan informasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19, Satgas KIM COVID-19 bentukan Kemenkominfo itu juga menyampaikan klarifikasi berita bohong yang beredar di sejumlah media sosial.

“Selain itu, kami juga bermitra dengan Satgas COVID-19 kabupaten berkaitan dengan kegiatan pencegah COVID-19 yang dilakukan,” kata Arif.

KIM Pamekasan Hebat merupakan salah satu kelompok informasi masyarakat yang menjadi binaan organisasi profesi wartawan yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, sebagai upaya mewujudkan cita ideal tatanan masyarakat melek media, serta meningkatkan peran masyarakat dalam bidang jurnalistik (citizen journalistic).

Keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media blog berbasis konten lokal, yang mendidik dan mencerahkan, merupakan salah satu missi yang hendak diwujudkan melalui kelompok informasi.

Tujuan pembentukan KIM ini, antara lain, meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan dan keaktifan masyarakat tentang informasi yang benar, serta mampu menyaring informasi yang valid dan mencerahkan.

Maraknya, penyebaran informasi bohong di berbagai media sosial, juga menjadi alasan kelompok informasi masyarakat ini, membentuk wadah organisasi untuk bergerak di bidang penyebaran informasi berbasis blog.

“Saat ini, kami juga bergabung dengan komunitas wartawan di Pamekasan membentuk posko informasi COVID-19,” kata Sekretaris KIM Pamekasan Hebat Fathol Arif, menjelaskan. (KIM PAMEKASAN HEBAT)

Dharma Wanita Persatuan Bantu Air Bersih Masyarakat Tlanakan

PAMEKASAN HEBAT – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Pamekasan, Selasa (29/10/2019) memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat di Desa Larangan Tokol, kecamatan Tlanakan.

Kegiatan ini juga digelar sebagai bentuk kepedulian DWP terhadap dampak kemarau panjang yang melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Pamekasan, dan kondisi tersebut berdampak terjadinya kekeringan dan kekurangan air, terutama air untuk kebutuhan rumah tangga.

“Dan kegiatan ini juga kami gelar dalam rangka memperingati HUT ke-20 Dharma Wanita Persatuan kabupaten Pamekasan,” kata Ketua HUT DPW Ke-20 Ibu Ajib Abdullah. [Baca Juga: Pamekasan Raih Penghargaan Kabupaten Layak Pemuda Kategori Utama]

Pendistribusian bantuan air bersih ini merupakan salah satu jenis kegiatan yang digelar DPW Pamekasan. Kegiatan lainnya adalah pengumpulan baju layak pakai yang sudah dimulai sejak tanggal 10 Oktober, dan akan berlangsung hingga 31 Oktober 2019.

Baju-baju hasil pengumpulan para pengurus dan anggota DPW itu nantinya akan diserahkan kepada warga yang kurang mampu. [Baca Juga: Mencari Celah IKM Pamekasan Tembus Pasar Global]

Sementara itu, bantuan air bersih di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan yang disalurkan DPW itu, Selasa (29/10/2019) itu dipimpin oleh ibu Hj. Ir Fonie Totok Hartono.

“Bu Fonie” sapaan akrab Ibu Hj. Ir. Fonie Totok Hartono itu mengatakan, bahwa kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, terutama yang membutuhkan air bersih untuk rumah tangga.

“Selain juga untuk menumbuhkan, serta membina rasa saling mencintai dan mengasihi terhadap sesama,” katanya. (PAMEKASAN HEBAT)

Bupati Pamekasan Terima Gelar Kebangsawanan dari Karaton Surakarta

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam saat menerima gelar kebangsawanan dari Raja Karaton Surakarta Pakoe Boewono XIII sebagai Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) H Baddrut Tamam Cakrahadipuro.

PAMEKASAN HEBAT – Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan istri Nayla Hasanah Baddrut Tamam menerima gelar kebangsawanan dari Karaton Surakarta pada 30 Maret 2019 dalam acara rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan ke-15 Raja Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sampeyandalem Ingkang Sinoehoen Kangjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono XIII.

Bupati Baddrut Tamam bergelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) H Baddrut Tamam Cakrahadipuro, sedangkan ibu, yakni Nayla Hasanah bergelar Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) Hj Nayla Hasanah Adiningtyas.

Kabag Humas Pemkab Pamekasan Soepriyanto dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Akhmad Sjaifuddin berfoto bersama dengan Bupati Baddrut Tamam dan ibu Nayla Hasanah Baddrut Tamam

Saat menerima gelar kebangsawanan itu, bupati didamping Kabag Humas Pemkab Pamekasan Soepriyanto dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Akhmad Sjaifuddin.

Tingalan Dalem Jumenengan merupakan salah satu ritual paling sakral karena memperingati hari ulang tahun kenaikan tahta raja. Rangkaian acara ini antara lain kirab pasukan keraton yang diiringi gending gamelan Jawa sebagai pembuka acara. Lalu dilanjutkan dengan tarian sakral Bedoyo yang dibawakan oleh sembilan penari.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Ibu Nayla Hasanah Baddrut Tamam, merupakan bagian dari beberapa pejabat pemerintah yang menerima gelar kebangsawaan pada acara rutin Tingalan Dalem Jumenengan di Karaton Surakarta itu.

Kanjeng Radem Tumenggung (KRT) H Baddrut Tamam Cakrahadipuro dan Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) Hj Nayla Hasanah Adiningtyas.

Tahun lalu, yakni pada 12 April 2018, Karaton Surakarta juga memberikan gelar bangsawan kepada sejumlah pejabat saat pelaksanaan Tingalan Dalem Jumenengan ke-14 Pakoe Buwono (PB) XIII Hangabehi. Dua gelar di antaranya diberikan kepada Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono.

Gelar diberikan kepada orang yang dinlai telah berjasa dan memberikan kontribusi dalam pelestarian budaya. Prosesi Tingalan Jumenengan ini ditandai dengan keluarnya Sinoehoen Pakoe Boewono XIII dari Dalem Ageng Prabasuyasa menuju Sasana Sewaka tempat berlangsungnya jumenengan. Dalam kesempatan itu juga digelar tarian Bedaya Ketawang oleh sembilan penari.

Sebelum acara Tingalan Dalem Jumenengan ini digelar, warga sekitar dan seisi karaton melakukan acara resik-resik yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pada Jumat, 29 Maret 2019.

Ganjar Pranowo mengatakan keraton beserta segala ritualnya merupakan bagian dari sejarah kebudayaan, sekaligus objek wisata.

“Jadi sudah semestinya aset ini selalu dijaga supaya bersih luar dan dalamnya, baik lahir maupun batin,” kata Ganjar Pranowo, seperti dilansir situs antaranews.com.

Foto bersama Bupati Pamekasan Baddrut Tamam beserta ibu dengan Raja dan Ratu Karaton Surakarta.

Ganjar Pranowo melakukan bersih-bersih karaton bersama Pangdam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Mochamad Effendi, Asisten Deputi I Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan Mayor Jenderal TNI Wawan Kustiyawan; Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono Soedarmoningrat; Kepala Polda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Condro Kirono; Wali Kota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo; Kepala Polres Kota Surakarta Komisaris Besar Ribut Hari Wibowo, dan peserta lainnya.

Acara bersih-bersih diawali dengan pertunjukan Tari Gugur Gunung kemudian dilanjutkan dengan apel yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo. Selanjutnya ada penyematan ikat kepala dan sapu oleh Gubernur kepada perwakilan peserta sebagai tanda memulai kegiatan bersih-bersih.

Sementara itu, Karaton Kasunanan Surakarta ini, berdiri pada 1744 dan hingga kini tetap terpelihara keindahan bangunan sebagai warisan budaya. (PAMEKASAN HEBAT)

Bupati Baddrut Tamam Tanda Tangani Pencegahan Korupsi Bersama KPK

Dokumen Bupati Pamekasan Baddrut Tamam saat menghadiri acara pencanangan zona integritas di Pengadilan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

PAMEKASAN HEBAT – Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menanda tangani komitmen bersama pencegahan tindak pidana korupsi di hadapan KPK bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan para kepala daerah se-Jawa Timur, Kamis (28/2/2019).

Penanda tanganan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran keuangan negara ini, sebagai bentuk komitmen dan niat baik bupati dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas praktik KKN, serta sebagai wujud tanggung jawab moral kepada bangsa, negara dan agama.

“Penanda tanganan ini sebagai bentuk antisipasi. Kami memiliki komitmen dan niat baik, untuk menjalankan tata kelola pemerintahan ini yang bebas korupsi. Oleh karena itu, KPK kami jadikan mitra, agar bisa mengarahkan kami dalam bertugas menjalankan tata kelola pemerintahan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Baddrut Tamam. [Baca Juga: Bupati Baddrut Tamam Cegah Korupsi di Pamekasan Bersama KPK]

Penanda tanganan pencegahan korupsi ini digelar dalam rapat Koordinasi dan Evaluasi di Provinsi Jatim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Negara Grahadi Surabaya diikuti oleh 38 bupati dan walikota se Jatim serta Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Kamis (28/2/2019)

“Ini komitmen bersama untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan kewaspadaan terhadap kemungkinan titik-titik terjadinya kerawanan, kerentanan dari potensi korupsi,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya.

Ada 8 poin yang menjadi penilaian Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dari 39 Pemerintah Daerah di Jawa Timur (38 Kabupaten/Kota plus 1 Pemerintahan Provinsi) secara rata-rata mendapat nilai 66 persen. [Baca Juga: PWI Harus Salurkan Energi Positif pada Khalayak]

“Atau 8 persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yang sebesar 58 persen,” jelasnya.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam saat menanda tangani pencegahan tindak pidana korupsi dalam hal pengelolaan APBD dengan KPK di Pemprov Jatim Surabaya, Kamis (28/2/2019).

Delapan sektor yang menjadi monitoring dan evaluasi oleh KPK antara lain, pertama perencanaan dan penganggaran APBD, kedua pengadaan barang dan jasa, ketiga, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), keempat kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

“Ini hal-hal yang mendapatkan penajaman, pada saat kami, Gubernur Jambi, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau melakukan konsultasi didampingi oleh Dirjen Kemendagri. Maka catatan-catatan ini oleh jajaran pimpinan KPK beberapa kali distabilo supaya menjadi catatan penting bagi kita semua untuk melaksanakan kewajiban dan antisipasi sebagai kita terus berbenah,” paparnya. [Baca Juga: Slogan ‘Pamekasan Hebat’ Jadi Inspirasi Bisnis Warga]

Selanjutnya, sektor kelima yaitu manajemen ASN, keenam dana desa, ketujuh optimalisasi dan pendapatan daerah. Menurut Khofifah, delapan sektor tersebut menjadi catatan manajemen aset daerah yang mampu memberi standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja.

“Delapan sektor itu akan menjadi catatan manejemen kami untuk dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen terhadap kemungkinan terjadinya korupsi,” imbuhnya.

Sementar dari hasil penilaian Tim Korsupgah antara lain, pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 71 persen, barang dan jasa sebesar 61 persen, pelayanan terpadu satu pintu sebesar 77 persen, kapabilitas APIP sebesar 64 persen, manajemen ASN senilai 65 persen, Dana Desa sebesar 71 persen, manajemen aset sebesar 80 persen. Terendah adalah optimalisasi pendapatan daerah baru yakni 47 persen.

“Jadi mungkin ini yang akan kami harapkan asistensi yang lebih detail dari Tim Korsupgah dari sisi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan, yang hari ini ini menurut supervisi dan monitoring Tim Korsubgah baru 47 persen,” tambah Gubernur Khofifah. [Baca Juga: Pamekasan Hebat Fasilitas Ulama Berdakwah Melalui Media]

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memaparkan, banyak korupsi yang menggunakan modus ijon proyek. Praktik itu biasanya banyak terjadi di daerah-daerah. Bahkan tak sedikit yang sudah setor uang pun tak kebagian proyek.

“Pengusaha itu membawa teman-teman ke DPRD. Kalau anggaran disetujui akan mendapat fee. Pemenang lelang sudah diputuskan sejak awal, ini jangan sampai terjadi di Jatim. KPK mendorong e-planning dan e-budgeting,” tuturnya.

Ia mengatakan jika korupsi dilakukan untuk mengambil keuntungan setelah mengeluarkan dana besar untuk bisa memenangkan kontestasi kepala daerah. Di mana berdasar survei, seorang calon kepala daerah bisa menghabiskan biaya Rp 20-30 miliar. [Baca Juga: Muhammadiyah Dukung “Pamekasan Hebat” Melalui Pembentukan Masyarakat Qurani]

“Persoalan paling besar dan mendasar dalam pemberantasan korupsi adalah komitmen dan integritas pimpinan. Berdasarkan survei Kemendagri, saya sendiri juga kaget rata-rata kepala daerah itu menghabiskan Rp20-30 miliar dalam ajang pilkada. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Jawa Timur yang ikut Pilkada 2018 kemarin. Yang sudah keluarkan biaya banyak, supaya ikhlas. Anggap itu biaya membeli legacy. Buktikan kepada masyarakat, bahwa pilihan mereka tidak salah memilih pemimpinnya,” tambahnya.

Bupati Baddrut Tamam menyatakan, pelibatan KPK dalam hal penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara ini menjadi penting, karena diantara kasus dugaan korupsi yang terjadi, salah satu faktornya karena kurang mengerti.

“Jika ada pendampingan, atau pencegahan dari KPK, maka hasilnya akan lebih baik, dan aparatur negara kita di Pamekasan bisa bekerja sesuai dengan petunjuk atau arahan dari tim KPK. Jadi kita bisa bekerja dengan tenang, dan tidak khawatir melakukan pelanggaran hukum, karena KPK melakukan pendampingan secara langsung atau pencegahan,” ujar Bupati Baddrut Tamam. (PAMEKASAN HEBAT)

Bupati Baddrut Tamam Lantik Penjabat Sekda

Prosesi Pelantikan Penjabat Sekda di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Jumat (1/2/2019).

PAMEKASAN HEBAT – Penjabat (Pj) baru Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan, Jumat (1/2/2019) pagi, dilantik di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

“Penggantian Penjabat (Pj) Sekda di lingkungan Pemkab Pamekasan ini langsung oleh Gubernur Jawa Timur,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Lukman Hedi Mahdia sebelum acara gladi bersih pelantikan PJ Sekda yang baru itu di Pendopo Ronggosukowati Pemkab Pamekasan, Kamis (31/1/2019) malam.

Pj Sekda baru yang menggantikan Pj Sekda sebelumnya Moh Alwi adalah Andik Fadjar Tjahyono, M.Si Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Dasar penggantian Pj Sekda Moh Alwi langsung oleh Gubernur Jatim ini, adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. [Baca Juga: Bupati Nikmati Nasi Kobal dan Kopi Kangen Buk Musabbihah]

Pada Pasal 10 ayat 2 dijelaskan, bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan sekda dalam tiga bulan terlampaui, dan sekda definitif belum ditetapkan, maka Gubernur menunjuk penjabat yang memenuhi syarat.

“Jadi penggantian Pj Sekda Pemkab Pamekasan kali ini, karena regulasinya memang mengatur seperti itu, bukan karena ada like and dislike,” kata Lukman.

Sesuai SK Gubernur Nomor: 821:/1597/204.4/2019 tertanggal 21 Januari 2019, Pj Sekda Andik Fadjar Tjahyono, M.Si, pengganti Pj Sekda sebelumnya Moh Alwi itu ditugaskan dalam tiga hal. [Baca Juga: Pamekasan Promosikan Kuliner Melalui “Sae Salera Culinary Festival 2018]

Pertama, melaksanakan seleksi terbuka pengisian kekosongan jabatan Sekda definitif, dan kedua, melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, dan melakukan rotasi atau mutadi pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Ketiga, melaksanakan tugas-tugas sebagai sekretaris daerah sebagai penjabat (Pj) sesuai ketentuan.

Sementara selain sekda definitif, pimpinan OPD yang kosong di lingkungan Pemkab Pamekasan saat ini, meliputi, Inspektorat, Bappeda, Dinas Tanaman Pangan dan Oerkebunan, lalu Staf Ahli, dan Asisten Pembangunan Pemkab Pamekasan.

Sedangkan Moh Alwi kembali menduduki jabatan sebelumnya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Pamekasan. (PAMEKASAN HEBAT)

Bupati Koordinasikan Rencana Penerbitan Kartu “Pamekasan Sehat” ke BPJS Kesehatan Jatim

Bupati Pamekasan bersama sejumlah pimpinan OPD saat menggelar rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan Jawa Timur terkait rencana penerbitan Kartu Pamekasan Sehat bagi warga miskin yang belum tercakup program JKN-KIS di Kabupaten Pamekasan.

PAMEKASAN HEBAT – Bupati Pamekasan Baddrut Tamam melakukan kunjungan kerja ke BPJS Kesehatan Jawa Timur, Senin (28/1/2019) mengoordinasikan peningkatan kualitas layanan kesehatan hidup masyarakat dan rencana penerbitan kartu “Pamekasan Sehat”.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengatakan, saat ini, sebagian warga miskin di kabupaten yang dipimpinnya masih ada yang belum tercakup program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Oleh karena itu, kami berkoordinasi secara langsung dengan BPJS Kesehatan Jawa Timur terkait hal ini,” ujar bupati. [Baca Juga: Jenis Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Pamekasan]

Foto bersama Bupati Pamekasan Baddrut Tamam bersama sejumlah pimpinan OPD dan pejabat BPJS Jatim.

Pada Senin (28/1) siang, Bupati Baddrut Tamam melakukan kunjungan kerja ke kantor BPJS Jatim didampingi Kadis Sosial Syaiful Anam, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapedda Rahmat Kurniadi Suroso, Kepada Dinas Kesehatan Ismail Bey, Direkur RSUD Dr Slamet Martodirdjo Farid Anwar, dan Direktur RS Waru Pamekasan Hendarto.

Bupati menjelaskan, kunjungan ke BPJS Kesehatan Jatim itu juga berkaitan dengan rencana penerbitan kartu Pamekasan Sehat bagi warga miskin yang belum tercakup program JKN.

“Kami berkepentingan di Pamekasan terwujud pelaksanaan pelayanan yang merata dan berkualitas, dan masyarakat yang miskin dan kurang mampu bisa tercakup layanan kesehatan ini,” katanya. [Baca Juga: Wabup Pamekasan Minta HMI Komitmen pada Misi Perjuangan]

Sementara itu, berdasarkan data BPJS Kesehatan Madura, warga di Kabupaten Pamekasan, memang belum semua tercakup program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sebab, jumlah peserta BPJS Kesehatan baru sebanyak 654.544 jiwa atau sekitar 73,89 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 885.890 jiwa.

Namun demikian, jika dibanding dengan tiga kabupaten lain di Pulau Madura, persetase kepesertaan program JKN-KIS di Kabupaten Pamekasan labih tinggi dibanding tiga kabupaten lainnya, yakni Sumenep, Sampang dan Kabupaten Bangkalan. [Baca Juga: Menguatkan Identitas Pamekasan Sebagai Kota Batik]

Sebab di Kabupaten Bangkalan sebanyak 680.219 jiwa atau sekitar 63,65 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 1.068.717 jiwa yang tercakup program ini, dan di Kabupaten Sampang sebanyak 701.212 jiwa atau sekitar 82,72 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 847.707 jiwa.

Sedangkan di Kabupaten Sumenep, sebanyak 752.823 jiwa atau sekitar 66,82 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 1.126.724 jiwa. [Baca Juga: Menteri Koperasi Puspayoga Kagum Batik Tulis Pamekasan]

“Selain secara persentase paling tinggi, peserta program JKN-KIS yang dibiayai pemerintah daerah juga paling banyak di Kabupaten Pamekasan dibanding tiga kabupaten lain di Madura,” kata Kepala Cabang Pamekasan BPJS Kesehatan Elke Winasari.

Elke juga mengapresiasi rencana Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menerbitkan kartu “Pamekasan Sehat” untuk warga miskin yang belum tercakut program JKN-KIS itu. (PAMEKASAN HEBAT)

Polres Juga Sampaikan Imbauan Terkait Pergantian Malam Tahun Baru 2019

PAMEKASAN HEBAT – Polres Pamekasan mendukung penuh kebijakan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam terkait pergantian Malam Tahun Baru 2019, sehingga institusi ini juga juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat Pamekasan.

Imbauan yang disampaikan Polres Pamekasan itu salah satunya melarang warga di wilayah itu melakukan konvoi kendaraan bermotor di Malam Pergantian Tahun Baru 2019, sebagai upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan menciptakan suasana kodusif.

Larangan itu disampaikan Polres Pamekasan dalam bentuk brosur yang disebar di berbagai penjuru kota di wilayah itu.

“Selain melarang agar warga tidak melakukan konvoi kendaraan bermotor, kami juga meminta semua elemen masyarakat masyarakat tidak menyulut petasan dan berbagai jenis kegiatan lainnya yang menimbulkan kebisingan,” kata Kapolres AKBP Teguh Wibowo kepada media di Pamekasan, Minggu (30/12/2018). [Baca Juga: Bupati Baddrut Tamam Cegak Korupsi di Pamekasan Bersama KPK]

Ada tujuh jenis kegiatan yang dilarang Polres Pamekasan pada pergantian Malam Tahun Baru 2019, seperti yang disampaikan dalam imbauan yang disebar kepada masyarakat di Kabupaten Pamekasan itu.

Masing-masing warga diimbau agar tidak melakukan konvoi kendaraan bermotor, tidak melakukan aksi parade “pocong” sebagaimana terjadi pada pergantian Malam Tahun Baru 2018, tidak menggunakan knalpot kendaraan brong yang menimbulkan suara bising, dan tidak melakukan pesta minuman keras (miras) dan narkoba. [Baca Juga: Wabup Pamekasan Raja’e Pimpin Razia Narkoba]

Polres juga mengimbau, agar masyarakat tidak menggelar pesta musik dan menyulut petasan, serta tidak menggunakan kendaraan angkutan barang seperti mobil pikap dan truk untuk mengangkut orang.

“Petugas akan bertindak tegas, apabila masyarakat mengabaikan imbauan ini,” katanya, menjelaskan.

Menurut kapolres, imbauan ini disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan atas imbaun yang disampaikan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. [Baca Juga: Jenis Mall Pelayanan Publik di Pamekasan]

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam sebelumnya mengeluarkan sembilan imbauan terkait pergantian malam tahun baru 2019.

Kesembilan imbauan terkait dengan Pergantian Malam Tahun Baru itu didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Hiburan dan Rekreasi, serta Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial.

Masing-masing tidak mengadakan kegiatan hiburan dan pesta yang bersifat hura-hura baik di tempat tertutup dan terbuka.

Kedua, dilarang mengadakan kegiatan konvoi kendaraan bermotor dengan segala atribut dan sejenisnya.

“Ketiga, dilarang membawa petasan dan sejenis, dan yang keempat dilarang melakukan kebut-kebutan di jalan raya,” ujar Baddrut Tamam.

Selanjutnya, pada poin kelima, bupati melarang masyarakat melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum dan agama, serta norma sosial. [Baca Juga: Demonstrasi Tanpa Spasi]

Pada poin keenam, imbauan bupati berisi larangan bagi masyarakat agar tidak melakukan kegiatan di area Monumen Arek Lancor yang merupakan jantung Kota Pamekasan.

Selanjutnya pada poin ketujuh, imbauan Bupati Pamekasan terkait pergantian malam tahun baru itu, meminta Dinas Pendidikan mengimbau siswa-siswi untuk tidak melakukan kegiatan pada malam pergantian tahun baru.

Pada poin kedelapan, imbauan Bupati Baddrut Tamam meminta camat dan lurah untuk mengadakan kegiatan lokal, untuk mencegah adanya konsentrasi massa menuju ke kota.

Terakhir, bupati mengimbau, agar para pemilik toko, hotel dan restoran tidak memaksakan karyawannya untuk menggunakan atribut Natal.

“Imbauan ini kami sampaikan, semata-mata untuk kebaikan dan ketertiban di Pamekasan,” kata Bupati Baddrut Tamam, menjelaskan. [Baca Juga: Wabup Pamekasan Minta HMI Komitmen pada Missi Perjuangan]

Kalangan aktivis mahasiswa, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai, imbauan Bupati Baddrut Tamam itu, sangat efektif dalam mencegah aksi hura-hura atau kegiatan yang sia-sia.

“Memang acuan atau dasar hukum tentang imbauan Bupati Pamekasan ini adalah Perda, tapi isinya sangat Islami,” kata Ketua Umum HMI Komisariat IAIN Madura, Abdul Adim. (PAMEKASAN HEBAT)

Wabup Pamekasan Raja’e Pimpin Razia Narkoba

Razia narkoba gabungan antara Polres Pamekasan, TNI, Satpol-PP dan BNNK Pamekasan.

PAMEKASAN HEBAT – Wakil Bupati Pamekasan Raja’e dan Kasat Narkoba Polres Pamekasan AKP Sjaiful Arif memimpin razia narkoba gabungan dari unsur polisi, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Jumat (28/12/2018) malam.

Sasaran razia adalah hotel dan rumah kos yang ada di Pamekasan dengan tujuan untuk menekan peredaran narkoba di wilayah itu. Selain itu, razia yang digelar pada malam hari itu, untuk menciptakan suasana kondusif menjelang pergantian Malam Tahun Baru 2019.

“Razia ini bertujuan untuk memberantas dan menekan peredaran narkoba di Pamekasan ini,” kata Sjaiful. [Baca Juga: Bupati Pamekasan Cegah Korupsi Bersama KPK]

Sebelum melakukan razia, tim gabungan ini terlebih dahulu menggelar apel di Pendopo Wakil Bupati Pamekasan yang juga Ketua BNNK Pamekasan.

Tim selanjutnya bergerak menuju titik sasaran operasi yang telah ditetapkan.

Razia narkoba oleh tim gabungan jni mulai pukul 19.30 WIB dan hingga pukul 21.30 WIB masih berlangsung dengan sasaran salah satu hotel yang berada di Jalan Jokotole, Pamekasan.

Semua tamu hotel diperiksa satu persatu dan dimintai identitas diri oleh petugas gabungan itu.

Petugas juga memeriksa kamar hotel yang ditempati para tamu dengan terlebih dahulu menunjukkan surat tugas yang mereka bawa.

“Mohon maaf, saat inj kami sedang melakukan tugas, yakni melakukan razia dan ini surat tugas kami,” kata petugas saat hendak melakukan pemeriksaan di salah satu hotel di Pamekasan. [Baca Juga: Jenis Pelayanan di Mall Pelayanan Publik Pamekasan]

Selain dalam rangka menyambut pergantian Malam Tahun Baru 2019, razia narkoba gabungan antara polisi, TNI, Satpol-PP dan BNNK Pamekasan itu, juga untuk menekan peredaran narkoba di Pamekasan.

Sebab, berdasarkan data yang dirilis Polres Pamekasan, tingkat peredaran narkoba di wilayah itu masih tergolong tinggi.

Dalam kurung waktu 1 Januari hingga 27 Desember 2018, jumlah tersangka yang ditangkap petugas karena terlibat kasus narkoba sebanyak 98 orang dan beberapa diantara masih berusia dibawah umur. (PAMEKASAN HEBAT)

Baddrut Tamam Hadiri Peresmian Tugu Parasamya Purnakarya Nugraha

PAMEKASAN HEBAT – Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Jumat (28/12/2018) malam menghadiri peresmian Tugu Parasamya Purnakarya Nugraha yang terletak di Jalan Pahlawan Surabaya.

Bupati hadir secara langsung pada peresmian itu, karena sebagai simbol provinsi berprestasi di Indonesia.

Menurut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Tugu Parasamya Purnakarya Nugraha yang terletak di Jalan Pahlawan Surabaya atas saran dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

“Saat HUT Jatim 12 Oktober 2016, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memimpin upacara dan meminta bahwa capaian selama ini harus diabadikan,” ujarnya di sela peresmian Tugu Parasamya Punakarya Nugraha.

Tugu tersebut, kata dia, lokasinya menjadi satu dengan tugu Titik Nol Surabaya yang berada di halaman Kantor Gubernur Jatim.

Untuk membuat tugu ini, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menggandeng I Nyoman Nuarta yang merupakan seniman pembuat Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali.

Terdapat tiga replika penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha yang di sekitarnya berpadu pahatan seni Reog Ponorogo, Karapan Sapi, Tari Remo hingga Tari Gandrung Banyuwangi.

Ini sesuai dengan raihan penghargaan tersebut, yakni pada 1974 yang diserahkan oleh Presiden Soeharto kepada Gubernur HM Noer, kemudian pada 2014 serta 2017 pada era Gubernur Soekarwo.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa tugu yang baru diresmikan merupakan simbol berisi pesan kepada masyarakat bahwa Jatim sukses meraih penghargaan dari pemerintah pusat, bahkan secara berturut-turut pernah menjadi provinsi dengan nilai terbaik di antara provinsi lain di Tanah Air.

Parasamya Purna Karya Nugraha diberikan sebagai penghargaan kepada institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun berturut-turut.

Gubernur Jatim dua periode itu berharap tugu tersebut dapat mengingatkan masyarakat terkait prestasi Jatim, sehingga terus bahu-membahu menjaga kebudayaan dan meningkatkan perekonomian.

Hadir pada peresmian tugu, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman, Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunaryo, sejumlah kepala daerah, pejabat OPD Pemprov Jatim serta ratusan tamu undangan lainnya. (PAMEKASAN HEBAT)